Bukan Ridwan Kamil! Ini Nama Calon Presiden dari Partai Golkar, Ternyata Sudah Resmi Diumumkan Waktu Munas

FLORATA NEWS – Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar belum lama ini berbarengan dengan spekulasi terkait kemungkinan Gubernur Jawa Barat itu maju sebagai Calon Presiden atau Capres di Pemilu 2024.

Namun, rupanya partai berlambang pohon beringin itu sudah punya pilihan Capres sendiri, jauh sebelum pria yang akrab disapa Kang Emil itu bergabung.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku jika partainya sudah mengumumkan nama Calon Presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.

Baca Juga: Sinopsis 'Pesugihan', Film Terbaru Nirina Zubir, Tayang 23 Februari 2023: Kisahnya Seram dan Menggidikan

Bahkan, menurutnya, pengumuman Capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

“(Soal nama Capres) kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” kata Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu, 21 Januari 2023.

Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.

Baca Juga: Cerita Korban KLM Tiana yang Tenggelam di Labuan, Sempat Berganti Kapal hingga Wisatawan Asing Banjir Air Mata

Keputusan Munas ini bahkan diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hingga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.

Airlangga menegaskan, untuk urusan Capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin itu.

Ia mengaku, saat ini, Golkar tengah memperjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.

Baca Juga: Kapal yang Tenggelam di Labuan Bajo Diduga Pernah Alami Kejadian Serupa Tahun Lalu, Wisatawan Minta Diusut

Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.